Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur

(Business Lounge Journal – News and Insight)

Presiden Joko Widodo pada Senin (26/8) telah mengumumkan bagaimana Ibu Kota Negara yang baru akan menempati sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Rencana yang sebenarnya telah ada sejak era presiden pertama Indonesia,  Ir. Soekarno ini diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo dengan tiga pertimbangan ini:

  1. Beban Jakarta saat ini sudah berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Selain itu juga airport pelabuhan udara dan laut yang terbesar di indonesia.
  2. Beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Sejumlah 58% PDB ada di Pulau Jawa dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota tetap berada di Pulau Jawa.
  3. Total kebutuhan pendanaan sebesar Rp466 Trilyun atau 19% dari APBN, terutama dari skema kerjasama pengelolaan asset ibu kota baru dan DKI. Sisanya dari KPBU serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Jakarta memang telah ada dalam beban yang sangat besar terkait kepadatan penduduk, kemacetan, dan polusi udara. Juga adanya kesenjangan ekonomi yang walaupun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi menjadi kelebihan Ibu Kota Negara yang baru ini:

Minimal Risiko Bencana

Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara memang tidak rawan bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

Profile Lokasi

PPU dan Kutai Kartanegara berada pada lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia. Lokasi ini berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Kabupaten Penajam Paser Utara yang adalah kabupaten terkecil di Kalimantan Timur yang memiliki 4 kecamatan: Sepaku, Penajam, Waru dan Babulu dengan jumlah penduduk terkini sekitar 160.000 jiwa. Luasnya yang mencapai 3.333 kilometer persegi membuat PPU masih memiliki wilayah yang cukup luas untuk dikembangkan. Demikian juga dengan Kutai Kartanegara yang memiliki luas 27.263 km² dengan jumlah penduduk mencapai 655.167 jiwa (data tahun 2015).

Dalam sebuah wawancara, Bupati Abdil Gafur Mas’ud pernah mengundang sebanyak-banyaknya masyarakat untuk datang dan berinvestasi di PPU.

Masyarakat PPU

Sebagian besar wilayah PPU adalah wilayah transmigrasi yang 60 persen penduduknya adalah warga asal pulau Jawa. sedangkan, sisanya berasal dari Sulawesi dan juga Kalimantan Selatan.

Kesiapan Infrastruktur

Pada kedua kabupaten ini telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Ada banyak proyek infrastruktur jalan yang sedang dan akan segera dibangun di PPU. Salah satunya adalah tol laut terpanjang di Indonesia sepanjang 14 km yang menghubungkan ke Melawai di Balikpapan. Proyek yang ditargetkan akan selesai dalam 4 tahun ini, akan memasuki proses lelang hingga 2 bulan ke depan. Sebuah akses jalan dari PPU ke Kutai Barat segera akan dibangun oleh Pemkab, dengan demikian diharapkan jarak tempuh yang semula 11 jam akan dipersingkat menjadi 2 jam.

Ada juga proyek Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kariangau di Balikpapan dan Buluminung di PPU. Saat ini, proyek Jembatan Pulau Balang sedang memasuki tahapan 75 persen pembebasan lahan dari PPU. Dengan demikian akan tersambung KM 13 Balikpapan Samarinda, dan masuk tol ke Samarinda yang sekaligus menjadi perwujudan nawacita Presiden Jokowi untuk membangun konektivitas kabupaten dan kota.

Listrik Surplus

Sebagian besar warga yang tinggal di PPU bekerja sebagai petani sehingga banyak ketersedian areal pertanian. Adapun kelistrikan PPU tersambung dengan kelistrikan Mahakam dari kota Balikpapan. Inilah yang membuat listrik menjadi surplus di PPU.

Ruth Berliana/VMN/BLJ

Leave a Reply

Your email address will not be published.