15 Menit Mengerti Pajak Perusahaan Anda !

Document Cover

(Business Lounge Journal – Finance and Tax) Bagi Anda yang ingin menjalankan kegiatan usaha, tentunya ada beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan, mulai dari modal, bidang usaha yang akan dipilih, sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut, bahan baku, dan lain sebagainya.

Disertai harapan bahwa kelak usahanya akan berjalan dengan baik dan semakin maju dalam bisnis serta menghasilkan laba. Lalu, siapa yang perlu ditargetkan untuk menjadi pangsa pasar bisnis Anda, apakah hanya perorangan atau badan usaha. Bagi customer perorangan, mungkin mereka tidak perlu ribet dengan administrasi, namun bagi Anda yang ingin menjajakan jasa atau dagangan Anda pada perusahaan-perusahaan maka diperlukan dokumen administrasi yang jelas dan tertib. Tentunya Anda tidak asing dengan dokumen PO (Purchase Order), invoice, dan faktur pajak yang menjadi syarat untuk proses pembayaran bagi sebuah perusahaan.

Selain keterampilan dalam menjalankan usaha juga perlu diperhatikan aspek legal dan perpajakan yang harus dipenuhi. Jika Anda ingin mengembangkan usaha tentunya Anda perlu mempertimbangkan mendirikan badan usaha. Tentunya untuk mendirikan badan usaha, dalam hal ini salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT), maka perlu menyiapkan dokumen legalitasnya seperti misalnya Akta pendirian, SIUP, TDP, surat keterangan domisili, dan NPWP.

Disini saya akan menjelaskan aspek perpajakan mengenai pendirian suatu perusahaan (badan usaha):

Terdaftar sebagai Wajib Pajak

Ketika Anda sudah memiliki dokumen legalitas perusahaan, maka Anda perlu menyiapkan diri untuk mendaftarkan kegiatan usaha Anda pada kantor pajak untuk memperoleh SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pastikan bahwa alamat tempat kegiatan usaha Anda sudah sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang akan Anda daftarkan untuk mendapatkan NPWP. Alamat yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah ketika kantor pajak melakukan survei atau konfirmasi maupun korespondensi. Perhatikan bahwa KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) sudah sesuai dengan bidang usaha yang Anda daftarkan pada SIUP. Bagi kantor pajak, daftar kegiatan usaha yang akan dicantumkan dalam SKT tidaklah selengkap pada dokumen SIUP. Hal ini diperlukan agar administrasi perpajakan Anda dapat berjalan dengan baik dan tertib. Misalnya jenis Usaha pada SKT disebutkan perdagangan, namun Anda menjalankan kegiatan usaha kontraktor (jasa kontruksi) sehingga terjadi ketidaksesuaian yang nantinya akan menjadi masalah apabila terjadi pemeriksaan pajak oleh perusahaan Anda.

Menghitung dan melaporkan pajak penghasilan

Bagi Anda yang sudah memperoleh SKT dan NPWP maka perhatikan kewajiban apakah yang harus Anda penuhi setiap bulannya. Ada beberapa jenis kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) secara umum yaitu :

  • PPh 21 untuk pemotongan pajak karyawan perusahaan Anda
  • PPh 23 untuk pemotongan pajak atas jasa, sewa harta, bunga, dividen, dan royalti.
  • PPh 4 ayat 2 untuk pemotongan pajak atas sewa tanah dan atau bangunan, maupun jasa yang dikenakan PPh final (Jasa konstruksi).
  • PPh 25 merupakan angsuran pajak yang harus dihitung untuk disetorkan dan dilaporkan setiap masa pajak.
  • PPh 29 merupakan kewajiban pajak tahunan atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak setelah dikurangi kredit pajak.

Jenis PPh tersebut wajib dihitung dan disetorkan pajaknya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah dilakukan penyetoran maka tanggal 20 merupakan jatuh tempo pelaporan pajak. Pada zaman sekarang ini penyetoran pajak sudah tidak memerlukan SSP (Surat Setoran Pajak) namun bisa dilakukan menggunakan E-billing dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan ID billing-nya. Output-nya adalah kode billing untuk disetorkan ke bank. Bahkan dalam pelaporan pajak juga sudah tidak perlu datang langsung ke kantor pajak melainkan dengan mendaftar E-FIN untuk dapat melaporkan pajak secara online. Sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada era sekarang ini.

Tax 1

Kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (Withholding Tax)

Ketika menjalankan kegiatan operasional perusahaan tentunya Anda akan mengeluarkan biaya-biaya terkait Biaya langsung yang berhubungan dengan Usaha anda maupun biaya umum yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan anda. Tentunya Anda harus memperhatikan kewajiban pemotongan pajak atas setiap biaya yang anda keluarkan tersebut, misalnya :

Artikel Pajak 1

Setiap jenis pajak yang dipotong ketika anda membayar vendor/ supplier maka Anda wajib menyediakan bukti potong dan diberikan langsung kepada pihak yang dipotong. Bukti potong merupakan bukti pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan (kredit pajak) dalam perhitungan pajak akhir tahun oleh masing-masing vendor tersebut.

Kewajiban atas Perpajakan Badan Usaha

Sebagai perusahaan yang baru berdiri dan beroperasi maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 :

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Pengertian penghasilan Neto yang dimaksud adalah :

dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah wajib pajak perusahaan dengan asumsi sudah menyelenggarakan pembukuan, misalnya penghasilan bulan Januari pada saat perusahaan berdiri dan beroperasi adalah sebesar 50 juta, biaya sehubungan perolehan penghasilan sebesar 20juta, dan biaya umum untuk mendukung kelancaran usaha sebesar 5juta. Maka berapa PPh Pasal 25 Angsuran pada bulan tersebut, adalah

Artikel Pajak 2

PPh pasal 25 harus dihitung dan disetorkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. PPh 25 merupakan angsuran pajak sehingga tidak memberatkan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak dalam laporan PPh badan yang paling lambat penyetoran dan pelaporannya adalah akhir bulan April tahun berikutnya. Namun dalam prakteknya perusahaan yang baru berdiri seringkali tidak menghitung PPh 25-nya, namun hanya dilaporkan NIHIL setiap bulannya.

Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menyatakan bahwa peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka pengenaan pajaknya dikenakan secara final dengan tarif 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya.

Penentuan final atau tidak ditentukan dari penghasilan secara kumulatif pada tahun pajak sebelumnya. Misalnya penghasilan bruto selama tahun 2014 berjumlah di bawah 4,8 miliar, maka pada tahun 2015 pengenaan pajaknya dikenakan final.

Namun bagi perusahaan yang baru berdiri ditentukan dalam jangka waktu 1 tahun setelah perusahaan beroperasi secara komersial apakah memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar atau tidak. Jadi selama perusahaan belum beroperasi secara komersial maka pengenaan PP46 ini masih belum berlaku. Hal ini dipertegas dalam SE32/PJ/2014 Point E angka 2f.

Contoh:

  • Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juli karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014.
  • Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 (jangka waktu 1 (satu) tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2014 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2013.
  • Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Januari 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 2 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014.
  • Wajib Pajak badan dengan tahun buku sama dengan tahun takwim, baru beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Agustus 2013. Karena baru beroperasi secara komersial, maka Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2013 dan Tahun Pajak 2014 (jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 dan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2014). Untuk pengenaan Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak 2015 memperhatikan besarnya peredaran bruto Tahun Pajak 2014.

Apabila perusahaan dikenakan pajak final pada tahun pajak tertentu maka pajak dihitung sebagai berikut (sesuai PMK 107.PMK.01/2013).

CV Abadi mebelindo bergerak di bidang usaha industri furnitur terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP C sejak tahun 2013. Berdasarkan pembukuannya pada tahun 2014 memiliki peredaran bruto sebesar 390juta. Dengan demikian, tarif PPh yang bersifat final yang dikenakan terhadap penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV Abadi Mebelindo mulai bulan januari 2015 adalah sebesar 1%. Pada bulan Januari 2015, CV Abadi Mebelindo memperoleh peredaran bruto sebesar 20juta maka paling lambat pada tanggal 15 Februari 2015 CV Abadi mebelindo wajib menyetorkan PPh yang bersifat final sebesar:

PPh        = 1% x 20Jt = 200ribu.

Wimpy T/VMN/BL/Contributor
Editor: Ruth Berliana
Image : Business Lounge Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published.