(Business Lounge Journal – News and Insight) Sebelumnya saya sudah membahas masalah UMKM di Indonesia, yang menjadi tiang penyangga perekonomian nasional. (Baca: “Anak Emas” dan Masalah Klasik (Bagian Pertama). Peran penyangga ini tercermin baik secara kualitatif maupun kuantatif. Baik dari kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, sampai perannya dalam mencegah krisis sosial.

Kalau melihat perannya tersebut, diharapkan UMKM menjadi “anak emas” dari perekonomian negeri ini dengan adanya kebijakan yang memperhatikan kalangan UMKM. Tetapi memang masih banyak kebijakan yang belum berpihak kepada UMKM seperti kebijakan yang menyangkut pembiayaan.

Coba kita lihat dengan apa yang terjadi di Australia. Kebetulan saya pernah kuliah dan melakukan riset soal dukungan Pemerintah Australia terhadap UMKM, persisnya UMK (Usaha Mikro Kecil).

Tulang Punggung

Seperti halnya di Indonesia, di Australia pun UMKM menjadi tulang punggung perekonomian negara. Mereka mewakili 95,8% dari seluruh unit usaha yang ada di negara tersebut. Di sana, Biro Pusat Statistik Australia membagi UMKM berdasarkan serapan jumlah tenaga kerjanya. Misalnya, usaha mikro memiliki 0-4 pekerja, usaha kecil dengan 5-19 pekerja, usaha menengah mempunyai 20-199 pekerja, dan usaha besar jumlah pekerjanya lebih dari 200 orang.

Kalau dirinci lagi, usaha mikro mencapai 85% dari seluruh unit usaha yang ada di Australia, usaha kecil 10.8%, usaha menengah 3,5% dan usaha besar 0,3%. Jadi komposisinya persis dengan Indonesia. Lalu, bagaimana dengan permasalahan yang mereka hadapi?

Kurang lebih juga sama. Misalnya, pasarnya yang terbatas. Kebanyakan UMKM Australia juga memasarkan barang dan jasanya ke dalam negeri. Jarang yang sampai menembus ke pasar ekspor. Selain itu karena berbagai keterbatasan, mereka juga mengalami kesulitan dalam mematuhi berbagai regulasi. Keluhan UMKM, upaya untuk mematuhi regulasi kerap kali menuntut mereka mengalokasikan begitu banyak waktu.

Beberapa masalah lain yang dihadapi UMKM adalah, pertama, kurangnya komunikasi, petunjuk dan bimbingan dari regulator soal pentingnya kepatuhan UMKM terhadap regulasi.

Kedua, prosedur pemberian izin yang dinilai berlebihan. Misalnya, pihak UMKM mesti menyediakan informasi yang sama kepada sejumlah regulator. Pengulangan semacam ini tentu melelahkan para pengusaha UMKM.

Ketiga, persyaratan akan kepatuhan yang begitu berat yang diberikan dari regulator.

Keempat, sulitnya melakukan penegakan hukum karena terlalu kakunya interpretasi terhadap regulasi maupun langkah-langkah dalam menegakkan aturan main.

Sama seperti di sini, UMKM di Australia juga mengalami kesulitan dalam membangun sistem dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak regulator. Di antaranya, persyaratan yang menyangkut pensiun, hubungan perburuhan sampai urusan cuti hamil.

Pengalaman Australia

Lalu, apa yang ditempuh Pemerintah Australia dalam membantu kalangan UMKM di sana? Menyangkut masalah lisensi dan perizinan, Pemerintah Australia membangun dua portal sebagai titik awal bagi UMKM, yakni business.gov dan ABLIS (Australian Business Licensing and Information Service). Melalui dua portal ini, pengusaha bisa mendapatkan informasi tentang persyaratan melakukan usaha, informasi dan berbagai link lainnya yang terkait dengan bisnis mereka.

Selain itu, Pemerintah Australia juga mengembangkan berbagai inisiatif lainnya. Misalnya, Business Enterprise Centers (BEC). Peran BEC adalah memberi pandangan kepada pengusaha kecil tentang kesiapan mereka untuk melakukan usaha. Kajian yang dilakukan BEC ini mencakup ide bisnis, keuangan, pemasaran, ketenagakerjaan, kompetisi dan komitmen dari pemilik usaha.

Selain itu, BEC juga membantu UMKM dalam membuat rencana bisnis sampai mengirimkan mereka untuk mengikuti berbagai pelatihan, serta membimbing mereka agar mematuhi regulasi.

Bantuan untuk Menjalankan Usaha. Bantuan di sini mencakup aspek promosi, riset pasar, membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang, analisis SWOT, upaya untuk mendapatkan tenaga kerja trampil, dan sebagainya.

Bantuan untuk Mengembangkan Usaha. Pemerintah Australia dan negara-negara bagian membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan membangun jejaring, bimbingan pelatihan dan seminar, konsultasi, bantuan hibah dan keuangan, memberikan skema insentif untuk pengembangan bisnis baru sampai mempromosikan bisnis UMKM.

Bantuan lainnya dalam bentuk hibah atau konsultasi untuk melakukan inovasi, litbang hingga proteksi Hak Kekayaan Intelektual. Ketika UMKM ingin melakukan ekspor, Pemerintah Australia atau negara-negara bagian memberikan beragam dukungan. Mulai dari pembuatan rencana bisnis, konsultasi tentang standar dan berbagai kode lainnya.

Guna mendorong pengembangan usaha, Pemerintah Australia juga mendorong UMKM untuk menjual barang dan jasanya kepada pemerintah. Meski begitu mereka tetap harus mengikuti tata cara, seperti tender terbuka, tender terbatas, atau penunjukan langsung. Semuanya dilakukan secara online.

Dukungan untuk Keluar dari Usaha. Pemerintah Australia, melalui BEC atau pusat layanan bisnis lainnya, mengakomodasi juga seorang pebisnis ingin ke luar dari bisnisnya. Bimbingan di sini mencakup proses suksesi hingga penutupan usaha.

Itulah beberapa inisiatif yang dilakukan Pemerintah Australia untuk menopang bisnis UMKM di negaranya. Semoga memberi inspirasi para pembina UMKM di negara kita.

Risa Bhinekawati/VMN/BL/Podomoro University

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.